Labuhanbatu Selatan – Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai tata cara pelaporan dan mekanisme penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 di Meeting Room Grand Suma Hotel Bloksongo, Kotapinang. (10/09/2024)
Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan peserta terkait proses pelaporan pelanggaran serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanganannya. Kegiatan yang berlangsung hari ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, perwakilan partai politik, tim penghubung bakal calon bupati dan wakil bupati, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan wartawan.
Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Labuhanbatu Selatan Saleh Joles Saragi Napitu menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi yang bersih dan berintegritas. "Partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemililihan sangat penting untuk memastikan pemilihan berjalan jujur, adil, dan transparan. Kami siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujarnya.
Sosialisasi ini mencakup penjelasan detail mengenai berbagai jenis pelanggaran pemilihan yang sering terjadi, seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, serta pelanggaran administrasi dan etik. Selain itu, dijelaskan juga tentang prosedur pelaporan yang bisa dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk secara langsung, melalui aplikasi daring, atau surat. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan terhadap proses pemilihan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban dalam proses pelaporan pelanggaran.
Dengan adanya sosialisasi ini, Bawaslu Labuhanbatu Selatan berharap pemilihan tahun 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan terhindar dari berbagai bentuk kecurangan yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan nantinya.
